Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM bersubsidi mau tidak mau akhirnya datang juga. Berbagai reaksi dari masyarakat timbul dengan gencar baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro tentunya pemerintah yang juga didukung Kadin, sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi, namun kondisi dan kenyataan yang terjadi memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan. Di sisi lain, yang kontra terhadap kenaikan BBM mulai dari anggota DPR, DPRD, kalangan mahasiswa maupun para pekerja lainnya, mereka semua menolak kenaikan harga BBM. Diantara yang pro dan kontra terhadap kebijakan kenaikan harga BBM tersebut terdapat kelompok yang abstain. Mereka ini tidak ikut demo, pasrah, harga BBM tidak naik syukur, kalau BBM naik ya sudah, dengan lapang dada, harus menerima. Mereka juga sebenarnya berharap harga BBM tetap, karena dengan kenaikan BBM akan mengakibatkan tambahan pengeluaran mereka sehari-hari, seperti kebutuhan rumah tangga meningkat, misalkan harga cabai, bawang, sayuran, minyak goreng, pokoknya sandang dan pangan akan ada peningkatan harga. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April mendapat dukungan politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di tengah situasi semakin sulit sekarang ini, pemerintah memberikan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk para masyarakat yang kurang mampu. Baginya, kebijakan BLT merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi anjloknya daya beli masyarakat miskin akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Pemerintah mengusulkan asumsi volume bahan bakar minyak bersubsidi dalam Rancangan APBN 2013 berkisar 45 juta kiloliter. Syaratnya, pemerintah tetap melanjutkan implementasi program penghematan BBM bersubsidi dan diperbolehkan menaikkan harga jual BBM bersubsidi. Dalam APBN Perubahan 2012, volume BBM bersubsidi ditetapkan 40 juta kiloliter (kl). Namun, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sampai Mei 2012 sudah mencapai 17,52 juta kl atau 43,8 persen dari kuota tahunan. Sementara realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 sebesar 41,79 juta kl. Terkait dengan hal itu, pemerintah mengajukan usulan asumsi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2013 sebesar 45-48 juta kl. Jumlah itu dengan rincian volume Premium dan bioetanol 28,7-30 juta kl, minyak tanah 1,3 juta kl, solar dan biodiesel 15-16,7 juta kl. Proyeksi volume BBM bersubsidi tahun 2013 diperkirakan 45-48 juta kl, dengan memperhatikan tingkat keberhasilan program penghematan BBM bersubsidi tahun 2012 dan kelanjutannya. Volume BBM bersubsidi tahun 2013 dapat dikendalikan menjadi 45 juta kl jika program penghematan BBM bersubsidi tahun 2012 dan kenaikan harga jual BBM bersubsidi tetap diimplementasikan. Pemerintah akan melaksanakan program penghematan energi. Salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mulai 1 Juni 2012. Pemerintah bersedia menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika kekurangannya disebabkan imbas pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah tidak akan menyediakan tambahan BBM bersubsidi jika disalahgunakan untuk pertambangan dan perkebunan. Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com